TANTANGAN BERAT BUPATI WONOSOBO 2020

OPINI Oleh : H. Suwondo Yudhistiro, M. Ag

( Ketua Komisi A DPRD Wonosobo dan Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Wonosobo)

TantanganBerat Bupati Wonosobo 2020 - Kurang dari satu tahun lagi, tepatnya tanggal 20 September 2020 rencananya akan digelar kembali Pilkada Serentak di 270 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.Wonosobo adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga akan menggelar Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2020.

TANTANGAN BERAT BUPATI WONOSOBO 2020

Kurang lebih satu tahun menjelang digelarnya proses demokrasi daerah tersebut, tepatnya paska pelantikan anggota DPRD baru, suasana politik sudah berangsur-angsur menghangat kembali. Padahal keringat yang keluar pada saat Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden bulan April lalu baru saja kering. Para elit partai politik atau para tokoh masyarakat yang berminat menjadi calon Bupati atau Calon Wakil Bupati sudah mulai kasak-kusuk dan membranding diri melalui berbagai media, melalui berbagai event olah raga atau kesenian, menjalin komunikasi politik dengan para tokoh partai politik atau melakukan tebar pesona secara langsung kepada masyarakat guna mendapatkan simpati dan dukungan.

Bahkan tidak ketinggalan para begawan politik daerah yang selama ini suaranya mulai sayup-sayup terdengar dalam hingar bingar politik daerah, tapi tiba-tiba turun gunung. Secara pro aktif mereka ada yang menjalin komunikasi dengan para tokoh politik, pengusaha atau birokrat yang ingin menemposisikan diri sebagai king maker dengan menyodorkan berbagai kalkulasi dengan membuat pasangan-pasangan ideal untuk maju sebagai Calon Bupati-Calon Wakil Bupati, atau bahkan ada begawan politik daerah yang berkeinginan tampil kembali dalam percaturan politik lokal. Obrolan warung kopi pun tidak lepas dari obrolan seputar Pilkada yang menjadikan seruputan kopi hitam hangat terasa semakin luget dan nendang di lidah.

Demikian pula, para punggawa partai politik tingkat lokal juga semakin intens menjalin konsolisasi internal atau menjalin silaturahmi dan saling anjang sana antar pengurus partai dalam raangka membangun koalisi besar, dengan harapan proses demokrasi bisa berjalan dengan damai dan tidak didominasi oleh politik uang sebagaimana pengalaman 5 tahun lalu.

Sayangnya, obrolan politik yang berkembang, baik secara lisan atau melalui media sosial baru ramai pada dataran mencocok-cocokkan figur dan menakar sejauh mana kesiapan logistik figur-figur yang muncul di permukaan untuk memenangkan kontestasi politik lokal tersrbut. Sedangkan perdebatan tentang visi, misi mwupun program kerja untuk mengatasi berbagai problematika yabg swdang dihadapi Kabupaten Wonosobo terasa masih sepi.

Padahal idealitasnya perdebatan dan diskusi-diskusi politik harus sudah mengarah pada ranah subatansi tentang visi, misi dan program kerja yang ditawarkan, mengingat Wonosobo merupakan daerah dengan kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi. Tingginya angka kemiskinan yang masih sebesar 17, 58 %, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada diurutan ke-30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, masih rendahnya angka lama sekolah yang baru rata-rata 6,1 tahun, masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak parah, pembangunan pasar induk Wonosobo dan pasar di beberapa kecamatan yang belum terselesaikan, banyaknya oknum galian C ilegal yang tidak ditindak meskipun telah merusak lingkungan dan sumberdaya air, masih rendahnya angka kesehatan dan seabrek permasalahan daerah lainnya.

Tentu kompleksitas permasalahan tersebut harus dijawab oleh Bupati-Wakil Bupati yang akan datang dengan kerja keras dan kerja cerdas. Pemimpin yang akan datang diharapkan merupakan figur yang mampu melakukan loncatan sejarah atau melakukan akselerasi pembanguna dengan membuat gebrakan-gebrakan program yang akan mengejar ketertinggalan kita dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Apabila langkahnya biasa-biasa saja maka sudah pasti Wonosobo akan tetap berada pada daftar terbawah kabupaten termiskin di Jawa Tengah.

Beberapa waktu lalu Komisi A DPRD Wonosobo telah melakukan pembahasan mengenai biaya Pilkada bersama dengan KPU, Bawaslu dan jajaran eksekutif Pemda Wonosobo yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Ketua DPRD Wonosobo dengan Bupati Wonosobo kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati dengan KPU dan Bawaslu pada tanggal 1 Oktobet 2019 lalu di Pendopo Bupati Wonosobo dimana anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 di Wonosobo diperkirakan akan menelan biaya sebesar 57 M rupiah maka kita berharap agar dengan biaya penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Wonosobo tahun 2020 akan menghasilan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Rasanya sayang, apabila anggaran sebesar itu tidak menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan mampu membawa perubahan Wonosobo ke arah yang lebih baik.

Karena itu menjadi tugas kita bersama untuk mengawal agar proses Pilkada berjalan dengan baik dan demokrasi tidak dibajak oleh para pemodal sebagaimana pernyataan Asmara Nababan dari Lembaga Demos sekitar sepuluh tahun yang lalu.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua, terutama para elit politik daerah untuk terus-menerus melakukan pendidikan politik agar pragmatisme politik semakin berkurang dan kesadaran politik semakin meningkat. Di samping itu elit partai politik juga harus mampu menghadirkan figur yang berkualitas bukan saja menghadirkan figur yang memiliki isi tas. Meminjam pertanyaan Gus Dur, mudah mengatakan tapi sulit melaksanakan bukan?