5 PARKOM BARU DILANTIK

Dilantik 5 Prakom Baru Diminta Optimalkan Peran Teknologi Informasi Untuk Layanan Publik 

Peran pejabat fungsional pranata komputer (Prakom), di era implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Wonosobo dinilai sangat strategis, karena hampir sebagian besar urusan pemerintahan kini telah berbasis sistem informasi secara online. Mengingat peran strategisnya tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Lutfi Amin meminta agar setiap pejabat fungsional pranata komputer benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka di OPD secara optimal, agar kinerja pelayanan publik semakin cepat, semakin akurat, dan akuntabel. Pesan tersebut disampaikan Lutfi seusai melantik dan mengambil sumpah janji 5 pejabat fungsional pranata komputer baru di aula BKD, Kamis (14/03).

Kepada para pejabat fungsional prakom yang nantinya akan menjalankan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, Lutfi juga meminta mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap amanah yang mesti diemban. “Masyarakat kini juga semakin melek teknologi sehingga mereka setiap saat bisa mengadukan layanan dari Pemkab apabila dinilai kurang maksimal,” ungkap Lutfi. Para prakom di lingkup Pemkab, ditegaskan Lutfi semestinya bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk mengimbangi kebutuhan publik akan layanan yang lebih memadai. Dengan telah resmi menyandang predikat sebagai pejabat fungsional yang telah dilantik serta diambil sumpah dan janjinya, para pranata komputer juga diharapkan tidak bertindak negatif karena di balik komitmen mereka, ada aturan yang mengikat, termasuk sanksi berat apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dengan dilantiknya 5 prakom baru, Lutfi menyebut Pemkab Wonosobo telah melantik 10 pejabat fungsional pranata komputer. Kelima Prakom lain, menurut Lutfi Amin telah dilantik langsung oleh Bupati Wonosobo pada Bulan Agustus Tahun 2017 lalu. “Rinciannya sebanyak 3 pranata komputer ahli, dan 7 pranata komputer terampil yang saat ini bertugas di sejumlah OPD untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah Kabupaten,” terangnya. Meski dalam struktur organisasi di OPD, pejabat fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas atau Kepala Bagian, Lutfi berharap agar mereka tidak terlalu terikat dengan bagan. “Tetap jalankan tugas-tugas yang ada di seksi atau bidang masing-masing, namun juga harus diingat bahwa dalam jabatan fungsional ada kewajiban memenuhi angka kredit sebagai tolok ukur kinerja,” pungkas Lutfi.(***)