satumenitnews.com  Pemkab Kudus kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Prestasi yang didapat tahun ini merupakan yang ke delapan. Penyerahan piagam penghargaan itu diterima langsung oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (14/10).

Plt Bupati Kudus HM Hartopo menerima Penghargaan WTP dari Kementrian Keuangan RI yang diserahkan oleh Kepala KPPN Kudus, Wawan Hermawan. 

Kudus Raih Penghargaan WTP Delapan Kali Berturut-turut

KUDUS - Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, Pemkab Kudus kembali berhasil mendapat penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan RI. Sudah selama delapan tahun terakhir ini, penghargaan WTP didapat Pemkab Kudus secara berturut-turut.

‘’Terimakasih kepada semua pihak dan masyarakat. Prestasi ini patut dijadikan sebagai pelecut, agar kinerja Pemkab Kudus semakin berkualitas dan akuntabel,’’ ujar Hartopo.

Menurutnya, untuk meraih penghargaan WTP tidak mudah, proses yang cukup panjang harus dilalui. Pihaknya bertekad akan terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan prestasi ini. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus pun diminta untuk selalu memberikan laporan yang jelas, transparan, dan akuntabel.

‘’Pada akhirnya, Pemkab Kudus dapat mewujudkan spirit good governance dan clean government untuk kesejahteraan masyarakat,’’ tandasnya.

Kepala KPPN Kudus, Wawan Hermawan menjelaskan bahwa awalnya penghargaan tersebut akan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI di Jakarta. tetapi karena masih pandemi Covid-19, kementrian mewakilkan KPPN Kudus untuk menyerahkan secara langsung kepada Plt. Bupati Kudus.

‘’Tiap daerah yang mampu meraih opini WTP sebanyak 5 kali berturut-turut, akan diberikan piagam khusus oleh Menteri Keuangan,’’ katanya.

Wawan juga menjelaskan, alasan Pemkab Kudus berhasil meraih penghargaan WTP sebanyak 8 kali secara berturut-turut adalah beberapa kriteria telah dipenuhi secara lengkap. Misalnya, sistem pengendalian internal bagus, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak adanya salah saji saat menyampaikan materiil.

‘’Data yang berkaitan dengan integritas juga harus baik. Prestasi yang dicapai Pemkab Kudus ini luar bisa. Selamat,’’ tutupnya. (red/E2)