Konferensi HAM 2018 di Wonosobo

Konferensi HAM 2018 di Wonosobo - Di Kabupaten Wonosobo kalimat ramah HAM sebenarnya sudah tidak asing di telinga masyarakat Wonosobo, karena sejak tahun 2016 telah disosialisasikan perda ramah HAM, meski baru memiliki anggota Komite Kabupaten Ramah HAM baru-baru ini dan baru pertama kalinya ada di Indonesia. Sebagai Kabupaten pertama yang memiliki Anggota Komisi Ramah HAM maka Wonosobo dipandang layak sebagai tempat diselenggarakannya Festival HAM 2018 pada tanggal 13-14 November.

Konferensi HAM 2018 di Wonosobo

Konferensi HAM yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ir. H Ganjar Pranowo, Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damanik, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Difisi Hukum Mabes Polri Brigjen Pol Dr H Agung Makbul SH.Mm, Brigjen TNI Rudi Samsir, Bupati dan Walikota se Indonesia, Bupati Wonowobo Eko Purnomo SE.MM, Kapolres Wonosobo AKBP Abdul waras S.ik, Kepala OPD Kab Wonosobo, Ketua INFID Dian Kartika Sari, Kasdim 0707/Wonosobo Mayor Inf Jaka Susila, Deputi V kantor staf Presiden RI., Ibu Jaleswari Pramodha Wardhani berjalan lancar.

Disela-sela melihat stand pameran pada acara Festival HAM, Bupati Wonosobo Eko Purnomo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga Kabupaten Wonosobo terpilih sebagai tempat diselenggarakannya Festival Hak Asasi Manusia Indonesia. ”Mudah-mudahan kepercayaan ini akan membawa manfaat dan mampu meningkatkan motivasi pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat, untuk mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia, yang ikut berimplikasi pada terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang toleran, bersatu dalam perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia”, ujarnya.

Dikesempatan yang sama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan,. “Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Indonesia kepada dunia tentang toleransi, kerukunan umat beragama, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, serta pemenuhan dan perlindungan HAM secara umum,” Jelas Taufan  membeberkan maksud kegiatan  festival HAM yang merupakan rangkaian peringatan Hari HAM.

Komnas HAM bersama INFID, serta dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin menunjukkan komitmen kepada dunia mengenai praktik-praktik toleransi, kerukunan umat beragama, perlindungan terhadap perempuan, disabilitas serta pemenuhan dan perlindungan HAM secara umum.

Setelah melalui 8 sidang paralel dan 4 rapat pleno di beberapa lokasi, dari 13 - 14
November akhirnya Festival HAM berakhir dengan dibanya deklarasi HAM yang di hadiri beberapa tokoh diantaranya, Hairansyah (Wakil Ketua Internal Komnas HAM), Eko Purnomo (Bupati Wonosobo), Fajrimei A Ghofar (Kantor Staf Presiden), Mugiyanto (Infid), Ibnu Kuncoro (Pemprov Jateng), Remigo Yolando Berutu (Bupati Pakpak Bharat), Soekirman (Bupati Serdang Bedagai) serta Afif Nur Hidayat (Ketua DPRD Wonosobo). Ketua DPRD sendiri didapuk secara simbolis untuk membacakan deklarasi HAM.

Deklarasi HAM sendiri berisi:

1. Mempertahankan nilai-nilai dan sikap toleransi yang telah hidup dalam masyarakat melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan dan seni budaya, menciptakan dan memperbanyak ruang dialog untuk semua pihak, antar agama, antar golongan, antar ras dan antar generasi, sehingga proses pemilu 2019 sebagai salah satu tonggak penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan damai dengan menjamin penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi semua warga negara. 
2. Melakukan kerjasama multi pihak dalam pengelolaan pengetahuan dan kolaborasi aksi untuk mewujudkan praktek pembangunan yang inklusif untuk perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai prinsip pendekatan hak dan memastikan tidak ada yang tertinggal dan ditinggalkan sebagai upaya akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 
3. Memeperkuat gerakan Kabupaten/Kota HAM dengan membangun jaringan Kabupaten/Kota HAM, serta menjadikan festival HAM Indonesia menjadi agenda tahunan.

Setelah deklarasi dibacakan doa untuk Indonesia, oleh perwakilan lintas agama. Dalam doa bersama tersebut, dipanjatkan harapan agar Indonesia dijauhkan dari marabahaya dan masyarakat senantiasa sejahtera, di tengah keberagaman, sehingga muncul harmonisasi di segala aspek kehidupan.

Editor. Malindra